Beranda / /

  • IMM Aceh Desak DPR Batalkan RUU Pilkada Secara Resmi
    Polkum | 2 bulan lalu
    IMM Aceh Desak DPR Batalkan RUU Pilkada Secara Resmi

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Baru-baru ini DPR RI telah menghebohkan seluruh Indonesia dengan membahas Revisi UU Pilkada. Padahal sebelum DPR RI membahasnya melalui Rapat Panja yang dilaksanakan oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Mahkamah Konstitusi (MK) sudah mengeluarkan putusan nomor 60/PUU-XXII/2024 terkait ambang batas pencalonan Kepala Daerah dan putusan nomor 70/PUU-XXII/2024 terkait syarat usia calon kepala daerah.

  • RUU Desa Sah Jadi UU, Kepala Desa Menjabat Selama 8 Tahun
    Parlemenkita | 7 bulan lalu
    RUU Desa Sah Jadi UU, Kepala Desa Menjabat Selama 8 Tahun

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi Undang-Undang (UU). 

  • Kepala Desa Semakin Berkuasa Dalam RUU Desa Terbaru, Simak Isinya
    Pemerintahan | 9 bulan lalu
    Kepala Desa Semakin Berkuasa Dalam RUU Desa Terbaru, Simak Isinya

    DIALEKSIS.COM | Nasional - Jabatan kepala desa telah disepakati oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR dan Menteri Dalam Negeri dalam pembahasan tingkat I revisi Undang-Undang (UU) tentang Desa menjadi 8 tahun, maksimal 2 periode berturut-turut atau tidak berturut-turut.



  • Fachrul Razi Pastikan Kawal RUU Desa Disahkan Awal Tahun 2024
    Parlemenkita | 11 bulan lalu
    Fachrul Razi Pastikan Kawal RUU Desa Disahkan Awal Tahun 2024

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi menyikapi perihal aksi dan perwakilan pendemo dari Kepala Desa (Kades) yang menuntut segera disahkannya revisi UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (RUU Desa) di Gedung DPR RI pada Selasa (5/12/2023) lalu. 

  • MaTA: Negara Serahkan Mandatory Spending ke Para Pemodal dalam UU Kesehatan
    Aceh | 1 tahun lalu
    MaTA: Negara Serahkan Mandatory Spending ke Para Pemodal dalam UU Kesehatan

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Alfian mengatakan ada kesan negara menyerahkan mandatory spending alias belanja wajib dalam Rancangan Undang-undang (RUU) Kesehatan yang baru saja disahkan menjadi UU Kesehatan oleh DPR RI bukan lagi kepada publik, tapi kepada para pemodal terkait penangangan kesehatan di Indonesia.

  • RUU Desa Dinilai Hanya Kepentingan DPR Maju Lagi untuk Pemilu 2024
    Aceh | 1 tahun lalu
    RUU Desa Dinilai Hanya Kepentingan DPR Maju Lagi untuk Pemilu 2024

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Alfian menyatakan bahwa rencana revisi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (RUU Desa) hanya merupakan kepentingan politik calon legislatif (Caleg) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI untuk maju lagi menjelang Pemilu Serentak 2024 mendatang.